Pemerintah Desa Bungo Antoi Sukses Menggelar Musyawarah Penetapan RPJMDesa Tahun 2022-2028

Pemerintah Desa Bungo Antoi mengadakan Musyawarah Desa yaitu Penetapan  RPJMDesa Tahun 2022-2028.

Penetapan RPJMdesa berlangsung di Balai Pertemuan Pemerintah Desa mulai pada jam 09:00 WIB sampai dengan Jam 12:00 WIB. 

Dalam musyawarah tampak hadir Camat Tabir Selatan serta Staf Kecamatan ,  Babinsa, Babhinkabtimnas, Pendaping Desa , Pendamping Lokal Desa, BPD Desa Bungo Antoi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Pendidikan, Kesehatan serta Lembaga Kemasyarakatan Deea.

Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat  RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
• Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
• Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

Dalam menyusun RPJM Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan  pembangunan Desa secara partisipatif.
Lalu apa saja yang menjadi ketentuan dalam penyusunan dari RPJM Desa ?

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota, yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.